Ke Pengadilan Negeri Jaksel, Badan Hukum PDI Perjuangan Gugat Penyidik KPK AKBP Rosa Purba Bekti

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 2 Juli 2024 - 08:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretarias Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Instagram.com/@sekjenpdiperjuangan)

Sekretarias Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Instagram.com/@sekjenpdiperjuangan)

APAKABARINDONESIA.COM – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan Penyidik KPK, AKBP Rosa Purba Bekti ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada hari ini, Senin, 1 Juli 2024.

Adapun, gugatan tersebut terkait dengan buku catatan milik Sekretarias Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang disita oleh penyidik beberapa waktu lalu.

Koordinator Tim Hukum PDIP, Ronny Talapessy, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Senin 1 Juli 2024.

“Kita mendaftarkan gugatan terkait dengan perampasan buku milik partai.”

“Disini kita menggugat AKBP Rosa Purba Bekti dan kawan-kawanya,” kata Ronny Talapessy.

Ronny menerangkan bahwa buku tersebut tidak ada keterkaitan dengan pengusutan perkara Harun Masiku.

Ia menyebut buku tersebut berisi informasi internal terkait strategi politik dari partai PDIP.

“Dan juga kita gugatan ini gugatan perbuatan melawan hukum, dimana di dalam pentitum kami.”

“Kami meminta agar buku milik partai dimana tidak ada kaitannya dengan harun masiku yang ikut disita,” ujar Ronny.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Buku partai yang dirampas itu terkait dengan strategi politik dari pdi perjuangan terkait dengan pemenangan pilkada yang akan datang,” tambahnya.

Ronny menambahkan bahwa gugatan tersebut gelah diajukan oleh 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh Indonesia.

“Oleh sebab itu teman-teman kami percaya bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai yang lain,” ucapnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Minergi.com dan Infotelko.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Fokussiber.com dan Hallonesia.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Biaya Haji 2026 Ditetapkan Rp 87,4 Juta, BPKH Siap Salurkan Nilai Manfaat
KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga
PBB Serukan Investigasi Cepat Dan Transparan Dalam Aksi Protes Indonesia
Menimbang Peran Bantuan Pangan Dalam Menstabilkan Harga Beras Nasional
Prabowo Siap Sita Aset Penimbun Beras, Pastikan Harga Stabil dan Terjangkau
Runway Bandara Selaparang Jadi Parkiran FORNAS VIII NTB
Rakyat Dibohongi Lagi, Koruptor Migas Tak Tersentuh Hukum Juga
Presiden Prabowo Akhiri Lawatan Multilateral, Tinggalkan Paris untuk Kembali ke Jakarta

Berita Terkait

Kamis, 30 Oktober 2025 - 22:09 WIB

Biaya Haji 2026 Ditetapkan Rp 87,4 Juta, BPKH Siap Salurkan Nilai Manfaat

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 14:15 WIB

KPK Telusuri Aliran Dana Rp222 Miliar Kasus Bank BJB ke Ridwan Kamil dan Keluarga

Rabu, 3 September 2025 - 08:18 WIB

PBB Serukan Investigasi Cepat Dan Transparan Dalam Aksi Protes Indonesia

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 07:59 WIB

Menimbang Peran Bantuan Pangan Dalam Menstabilkan Harga Beras Nasional

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 09:27 WIB

Prabowo Siap Sita Aset Penimbun Beras, Pastikan Harga Stabil dan Terjangkau

Berita Terbaru