JALAN -jalan besar Jakarta hingga kota-kota kecil di Sumatra, ribuan orang turun dengan wajah berpeluh, suara lantang, dan poster berwarna-warni yang menuntut keadilan.
Sementara di sisi lain derap sepatu aparat dan deru kendaraan taktis menebarkan suasana tegang, menghadirkan pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya negara merespons suara warganya?
Gelombang unjuk rasa yang mewarnai Indonesia belakangan ini bukan sekadar kerumunan massa, melainkan cermin keresahan kolektif atas tunjangan parlemen, kebijakan penghematan, dan sikap aparat yang dianggap berlebihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di media sosial, rekaman video beredar memperlihatkan benturan di antara aparat dan demonstran, menyalakan kembali perdebatan lama tentang batas penggunaan kekuatan dalam menjaga ketertiban publik.
Kericuhan itu pula yang mendorong perhatian dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menyoroti bagaimana Indonesia mengelola gelombang protes yang kian menajam.
PBB Serukan Investigasi Transparan Atas Dugaan Pelanggaran Serius
Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau OHCHR mengeluarkan pernyataan resmi melalui laman mereka pada Senin, 1 September 2025, menegaskan perlunya investigasi serius.
“Kami menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional,” kata Ravina Shamdasani, juru bicara OHCHR.
Ia menyebut pihaknya tengah memantau rangkaian kekerasan yang muncul dalam konteks protes nasional, terutama yang dipicu oleh kebijakan ekonomi dan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan aparat.
Baca Juga:
Prabowo Siap Sita Aset Penimbun Beras, Pastikan Harga Stabil dan Terjangkau
Runway Bandara Selaparang Jadi Parkiran FORNAS VIII NTB
Rakyat Dibohongi Lagi, Koruptor Migas Tak Tersentuh Hukum Juga
Seruan ini jelas menggarisbawahi bahwa dunia menaruh perhatian, tidak hanya pada isi tuntutan massa, melainkan juga pada cara negara menanganinya.
Dialog Damai Jadi Jalan Tengah Menghadapi Gelombang Kekecewaan
OHCHR menekankan bahwa kunci meredam ketegangan bukan semata tindakan represif, melainkan ruang dialog yang jujur antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” ujar Shamdasani, menyarankan pemerintah Indonesia lebih mengedepankan pendekatan damai ketimbang konfrontasi.
Dialog, jika dibuka dengan tulus, bisa menjadi pintu bagi lahirnya solusi yang tidak hanya memuaskan tuntutan sesaat, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Akhiri Lawatan Multilateral, Tinggalkan Paris untuk Kembali ke Jakarta
Skandal Senpi & Suap Proyek Jalan, Topan Ginting Dikepung KPK!
Wina Armada Sukardi Tutup Usia, Dunia Pers Indonesia Berduka Mendalam
Tanpa dialog, kecurigaan akan terus tumbuh, dan setiap benturan di jalanan akan menambah jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Hak Asasi Warga Menjadi Tolok Ukur Reputasi Demokrasi Indonesia
OHCHR mengingatkan bahwa hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi adalah fondasi demokrasi yang tidak bisa diabaikan.
“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” kata Shamdasani.
Pernyataan itu tidak hanya mengikat secara normatif, melainkan juga menjadi pengingat reputasi Indonesia di mata dunia yang kerap mengaku sebagai salah satu negara demokrasi terbesar.
Ketika aparat bertindak di luar prinsip, bukan hanya korban yang jatuh, melainkan juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Harapan PBB untuk Indonesia Menjaga Jalan Demokrasi Tetap Terbuka
Seruan PBB tidak sekadar kritik, melainkan harapan agar respons negara terhadap demonstrasi tidak menutup ruang partisipasi publik.
Dengan cara itu, hak sipil tetap terjamin, sementara pemerintah punya kesempatan menunjukkan komitmennya terhadap norma internasional yang selama ini diagungkan.
Indonesia kini berdiri di persimpangan: menempuh jalan dialog yang damai atau terjebak dalam lingkaran kekerasan yang mengikis legitimasi demokrasi.
Seperti diingatkan Shamdasani, pilihan itu akan menentukan bagaimana dunia menilai masa depan demokrasi di negeri ini.****
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Indonomics.com dan Harianindonesia.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Harianolahraga.com dan Indofemale.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Jabarraya.com dan Jatengraya.com
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
