3 Makna Aksi Unjuk Rasa Hari Kamis 22 Agustus 2024: Rule of Law Vs Dinasti Politik Keluarga Jokowi

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 22 Agustus 2024 - 18:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi, dan anak-anaknya: Wa0pres Teepilih Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pran̈grep.

Presiden Jokowi, dan anak-anaknya: Wa0pres Teepilih Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pran̈grep.

Oleh: Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)

APAKABARINDONESIA – Hari Kamis, 22 Agustus 2024, mencatat sebuah momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Ratusan warga negara dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, aktivis, alumni perguruan tinggi, guru besar, akademisi, dan rakyat biasa.

Berkumpul di depan berbagai tempat ada di Gedung DPR RI, ada Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada di titik nol Yogjakarta, Semarang, Padang, Surabaya, Makasar dan tempat lainnya di kota-kota besar di Indonesia.

Untuk menyuarakan keprihatinan dan perlawanan demo hari ini terhadap arah politik yang dianggap mengancam prinsip-prinsip dasar negara.

Demo ini bukan sekadar aksi protes biasa; ia membawa tiga makna mendalam yang mencerminkan perjuangan rakyat dalam mempertahankan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Tiga makna tersebut adalah: Rule of Law versus Dinasti Jokowi, Kritik terhadap Elite Politik dan Partai-Partai, serta Peringatan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan.

Makna Pertama: Rule of Law Versus Dinasti Jokowi

Demo hari ini dengan jelas menyoroti pertarungan antara prinsip Rule of Law (supremasi hukum) dan upaya mempertahankan atau memperluas kekuasaan oleh Dinasti Jokowi.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Supremasi hukum adalah landasan utama bagi setiap negara demokrasi yang sehat.

Ia memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang, tanpa kecuali, dan bahwa hukum ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan politik.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa kekuasaan politik di Indonesia.

Khususnya yang terkait dengan keluarga Presiden Joko Widodo, sedang berusaha untuk mengonsolidasikan kekuasaan.

Melalui cara-cara yang dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.

Ini terlihat dari berbagai upaya legislasi yang dianggap menguntungkan pihak tertentu, termasuk revisi Undang-Undang Pilkada yang menimbulkan polemik besar di masyarakat.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir yang melindungi prinsip-prinsip demokrasi. dan supremasi hukum.

Demo hari ini adalah bentuk dukungan rakyat terhadap MK yang dianggap telah berdiri di garis depan.

Untuk melawan upaya-upaya yang mencoba melemahkan hukum dan mengabaikan hak-hak rakyat dalam proses politik.

Ini adalah perlawanan simbolis terhadap apa yang dipandang sebagai ancaman dari dinasti politik yang berusaha memperkuat cengkeramannya di ranah kekuasaan.

Makna Kedua: Kritik terhadap Elite Politik dan Partai-Partai

Makna kedua dari demo hari ini adalah kritik keras terhadap elite politik dan partai-partai yang dianggap telah merusak demokrasi dengan mengubah politik menjadi arena perdagangan kekuasaan.

Salah satu orasi di depan MK yang kami dengar adalah mengatakan Politik bukan lagi tentang perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.

Melainkan telah menjadi medan transaksi kekuasaan di mana integritas dan kejujuran sering kali diabaikan.

Partai-partai politik, baik besar maupun kecil, dikritik karena telah menjadi “bunglon” yang berubah-ubah demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Demo hari ini terlibat dalam praktik jual beli suara, dukungan, dan bahkan integritas, yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita demokrasi yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir elite politik.

Demo hari ini menjadi penegasan bahwa rakyat Indonesia tidak ingin politik hanya menjadi permainan para juragan partai yang memperdagangkan suara rakyat untuk kekuasaan.

Demo hari ini ingin politik yang bersih, jujur, dan benar-benar berpihak pada kepentingan umum, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Makna Ķetiga, Peringatan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

Makna ketiga dari demo ini adalah sebagai peringatan tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politik.

Bahwa pandangan para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta, yang menekankan bahwa kekuasaan, bahkan kekuasaan seorang presiden sekalipun, harus ada batasnya.

Demo hari ini mengingatkan bahwa kejujuran adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan politik, dan ketika elite politik kehilangan kejujuran, sangat sulit untuk memperbaikinya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang semakin besar bahwa kekuasaan di Indonesia telah semakin terpusat

Dan digunakan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Demo ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dianggap telah disalahgunakan, dan sebuah seruan agar kekuasaan dikembalikan ke tangan rakyat.

Para demonstran tidak hanya menuntut agar MK tetap teguh dalam menjaga supremasi hukum.

Tetapi juga agar seluruh elemen pemerintah dan partai politik kembali ke jalan yang benar — jalan yang didasarkan pada kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan rakyat banyak.

Demo pada 22 Agustus 2024 bukan hanya tentang revisi Undang-Undang Pilkada atau keputusan Mahkamah Konstitusi.

Ini adalah ekspresi mendalam dari rakyat Indonesia yang merasa bahwa demokrasi demo hari ini sedang terancam oleh kekuatan politik yang ingin menguasai segalanya.

Tiga makna utama dari demo ini — Rule of Law versus Dinasti Jokowi, Kritik terhadap Elite Politik dan Partai-Partai, serta Peringatan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan — menggambarkan keinginan kuat dari rakyat.

Untuk mempertahankan demokrasi dan memastikan bahwa hukum tetap menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan politik di Indonesia.

Semoga pesan dari demo ini didengar oleh elit politik yang berada di puncak kekuasaan, dan semoga demokrasi Indonesia tidak lagi ditipu atau dilanggar oleh kepentingan segelintir orang. Merdeka!

Salam Bela Negara!***

Berita Terkait

Gaji dan Tunjangan DPR Adies Kadir Dihentikan Golkar Usai Polemik
LPEI dan PT MAJU dalam Sorotan, KPK Dalami Aliran Dana Kredit Ekspor
Jokowi Melihat Agenda Terselubung di Balik Tuduhan Ijazah Palsu dan Gibran
Forum Purnawirawan TNI Usulkan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Ikuti Mekanisme Ketatanegaraan
Jokowi: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Satu Paket, Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming
Memprotes Gubernur yang Dinilai Abaikan Legislatif, Fraksi PDIP Walk Out Bela Marwah DPRD Jawa Barat
Gus Ipul Memilih Tunaikan Tugas Negara Ketimbang Terjun ke Gelanggang Perebutan Kursi Ketua Umum PPP
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release

Berita Terkait

Selasa, 9 September 2025 - 07:17 WIB

Gaji dan Tunjangan DPR Adies Kadir Dihentikan Golkar Usai Polemik

Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:49 WIB

LPEI dan PT MAJU dalam Sorotan, KPK Dalami Aliran Dana Kredit Ekspor

Selasa, 15 Juli 2025 - 07:10 WIB

Jokowi Melihat Agenda Terselubung di Balik Tuduhan Ijazah Palsu dan Gibran

Senin, 9 Juni 2025 - 09:24 WIB

Forum Purnawirawan TNI Usulkan Pemakzulan Gibran Rakabuming, Jokowi: Ikuti Mekanisme Ketatanegaraan

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:30 WIB

Jokowi: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Satu Paket, Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran Rakabuming

Berita Terbaru