APAKABARINDONESIA.COM – Pengamat politik kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono memberikan analisisnya.
Hal itu terkait tema debat pertama calon presiden dan wakil presiden 2024 yang akan diselenggarakan pada 12 Desember 2023 mendatang.
Dalam fokus utama debat ini, yaitu Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Mengingat kasus Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi publik kian banyak, Vishnu Juwono menyoroti harapan publik yang tinggi terkait program pemberantasan korupsi dari ketiga calon presiden RI periode 2024 – 2029.
Baca Juga:
KPK Bawa 3 Koper Dokumen, 1 Kardus dan 1 Tas Jinjing Usai Geledah Rumah Milik Pengusaha Djan Faridz
Momen Penuh Hormat Presiden Prabowo Subianto ke Emil Salim: Minta Maaf Saya Baru Datang Sekarang
Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Prabowo: Indonesia Berkomitmen Bekerja Sama Erat dengan AS
Analisis Vishnu Juwono menunjukkan bahwa dalam visi misi yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dipublikasikan kepada masyarakat.
Ketiga kandidat cenderung memberikan jaminan yang masih terlalu normatif tanpa menyajikan langkah-langkah spesifik dalam program pemberantasan korupsi.
Misalnya, meskipun mereka menjamin melindungi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun belum secara tegas menyebutkan apakah akan merevisi secara total Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 KPK.
Mengingat kredibilitas KPK pada titik terendah dengan penerapan status tersangka Ketuanya baru-baru ini yakni Firli Bahuri.
Baca Juga:
Sebanyak 84,7 Persen Rakyat Kecil Puas dengan Pemerintahan Prabowo, Diungkap Litbang Kompas
Salah Satunya Ucapan Terima Kasih kepada Prabowo, Pesan Megawati Soekarnoputri ke Ahmad Muzani
Doktor lulusan London School of Economics (LSE) ini juga mencatat kekurangan dalam visi misi ketiga capres dalam memastikan terpilihnya Komisioner KPK yang kredibel.
Serta kurangnya kejelasan dalam memperbaiki koordinasi dan keselarasan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam memproses kasus korupsi.
Pertanyaan krusial dalam visi dan misi para capres juga muncul mengenai sektor prioritas untuk pemberantasan korupsi.
Seperti sumber daya alam, sektor keuangan, persenjataan, infrastruktur, atau sektor lain yang dianggap harus menjadi fokus utama.
Baca Juga:
Desa Ujung Tombak Kemandirian Pangan, Bapanas: Ketahanan Pangan Berkelanjutan Lewat Lumbung Pangan
Diperiksa KPK Hampir 3,5 Jam Sebagai Tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tak Ditahan
Polisi Buru Pelaku Pelaku Penusukan Terhadap Arktor Sinetron ‘Mak Lampir’ Sandy Permana
Dalam pernyataannya, Vishnu Juwono mengatakan, debat pertama ini sangat penting untuk mengungkapkan kepada publik program pemberantasan korupsi yang lebih detil, konkrit, dan realistis dari ketiga kandidat.
Pengalaman pemerintah Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa fokus utama pada pencegahan Korupsi tidak memberikan hasil yang memuaskan.
Terbukti 8 menteri atau Wakil Menteri di duga atau terjerat kasus korupsi.
Dengan meningkatnya urgensi pemberantasan korupsi, publik ingin mendengar solusi yang konkret dan terperinci dari calon presiden Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.
Vishnu Juwono mengajak semua pihak untuk mengikuti debat ini secara cermat.
“Ketajaman argumen pada debat pertama para capres ini dapat menjadi tolak ukur bagi publik dalam menilai komitmen nyata dari calon presiden”.
“Terkait pemberantasan korupsi, suatu isu yang sangat sentral dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas, dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.***
