BNN Melempem, RIDMA Foundation Desak Presiden Tunjuk Kepala BNN yang Paham Masalahh Narkoba

APAKABARINDONESIA.COM  – RIDMA Foundation mendesak Presiden Jokowi untuk menunjuk seorang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan narkoba.

RIDMA Foundation adalah sebuah LSM anti narkoba yang anggotanya berasal dari kalangan jurnalis yang peduli terhadap bahaya narkoba.

Desakan itu untuk menanggapi rencana pensiun Komjen Petrus Reinhard Golose, Kepala BNN yang lulus dari Akpol 1988 dan berusia 58 tahun.

RIDMA Foundation mengingatkan pentingnya menetapkan pemimpin yang tidak hanya berasal dari latar belakang kepolisian tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dampak narkoba di masyarakat.

Asri Hadi, seorang Aktivis Bahaya Narkoba sejak Bakolak Inpres 71, menekankan bahwa pemimpin BNN yang baru harus benar-benar memahami isu narkoba tanpa bermain sendiri.

Menurutnya, dua kali kepemimpinan sebelumnya diisi oleh sosok yang kurang memahami serta tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Budi Jojo, Ketua Umum RIDMA Foundation, menyoroti kritik terhadap kinerja BNN yang dianggap “melempem.”

Jojo menyebutkan secara organisasi BNN sudah baik dan cukup besar. Fasilitas organik, apalagi untuk pejabat ketua BNN, yang fasilitasnya setara menteri.

Tapi kini, BNN kurang melibatkan LSM dan masyarakat, sehingga kinerjanya kalah dengan Kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba.

RIDMA Foundation berharap agar rekomendasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menempati jabatan Kepala BNN menghasilkan pemimpin yang memahami permasalahan narkoba dan struktur organisasi BNN.

Taruh di BNN orang-orang terbaiknya. Jangan juga menutup karier PNS yang nota bene motor pekerja organisasi.

Jojo menambahkan, pihaknya berharap agar Kepala BNN yang baru lebih ‘galak’ dalam memerangi sumber peredaran narkotika dan obat berbahaya di Indonesia.

RIDMA Foundation juga mendesak BNN untuk melibatkan unsur NGO, ulama, dan jurnalis dalam memetakan titik-titik rawan penyaluran narkotika serta melakukan pengawasan ketat di tempat-tempat tersebut.

Dalam rilisnya, RIDMA Foundation juga meminta BNN untuk melakukan kajian mendalam terkait faktor penyebab masih maraknya penggunaan narkotika dan obat terlarang di Indonesia.

Selain itu, mereka mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika, sambil mendesak BNN dan pemerintah daerah untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.***